Meningkat, Kinerja Keuangan 2011

September 4, 2011 at 15:56 Leave a comment

PUTUSSIBAU – Penilaian kinerja keuangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2010 mengalami peningkatan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia memberikan penilaian opini wajar dengan pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten Kapuas hulu tahun anggaran 2010.Hasil pemeriksaan BPK itu disampaikan Bupati AM Nasir SH saat membacakan pidato pengantar penyampaian laporan pertanggunjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2010, Kamis (18/8) kemarin di gedung DPRD Kapuas Hulu.

“Hasil itu lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun dua ribu Sembilan kita mendapatkan disclaimer opinion atau BPK tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan tahun dua ribu Sembilan. Semoga di masa yang akan datang kinerja kita semakin baik sehingga mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian,” ungkap Nasir.Dipaparkan NAsir, sesuai amanat PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai standar akuntansi pemerintahan. Sehinga pada pelaksanaanya perlu melakukan konversi/penyesuaian laporan keuangan dari format berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 kepada format yang disesuaikan dalam PP Nomor 24 tahun 2005.
“Laporan keuangan pemerintah daerah Kapuas Hulu tahun anggaran 2010 disusun berdasarkan konsolidasi. Yaitu dengan menghimpun laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang menghasilkan laoran keuangan. Terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan,” paparnya.Nasir mengatakan, tahun 2011 dilakukan dua tahap pemeriksaan pendahuluan selama kurang lebih satu bulan. Mulai dari akhir januari sampai februari. Dan dilanjutkan pemerinsaan selama kurang lebih satu bulan dari mei sampau juni laporan keuangan pemerintah kabupaten Kapuas hulu telah di periksa BPK. Hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana amanat pasal 103 PP Nomor 58 Tahun 2005 bahwa kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Setelah melakukan penyesuaian atas laporan keuangan tersebut barulah disampaikan kepada DPRD. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 305 ayat 1 menyatakan bahwa rancangan PErda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Perda tentang penjabawan pertanggungjawaban pelaksaaan APBD sebelum ditetapkan Bupati paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk di evaluasi.

“Sebagai ringkasab dari hasil perhitungan keuangan yang telah diaudir bahwa di dalam struktur APBD terdiri dari tiga komponen. Yaitu komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah,” kata Nasir.Total pendapatan kabupaten Kapuas hulu dari anggaran setelah perubahan sebsar Rp 744.310.475.780,00. Realisasi sebesar Rp 777.291.771.724,46 atau 104,43%. Unsuer pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah dari anggaran seelah perubahan sebesar Rp 12.970.666.780,00. Realisasi sebesar Rp 20.616.170.859,24 atau 158,94%. Pendapatan transfer atau dana perimbangan dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 721.265.809.000,00. Realisasi sebesar Rp 746.331.397.500,22 atau 103,48%. Lain-lain pendapatan yang sah dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 10.074.000.000,00, realisasi sebesar Rp 10.344.203.367,00 atau 102,43%.

Belanja dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 755.236.778.266, realisasi sebesar Rp 710.274.454.323,00 atau 94,05%. Unsure belanja terdiri dari belanja operasional dari anggarans etelah perubahan sebesar Rp 498.687.096.791,00, realisasi sebesar Rp 483.376.942.315,00 atau 96,93%. Belanja modal dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 251.239.681.475,00 dengan realisasi Rp 223.504.543.050,00 atau 88,96%. Belanja tak terduga Rp 5.310.000.000,00 dengan realisasi Rp 3.392.968.958,00 atau 63,90%.  Total transfer dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 42.862.440.000,00 realisasi sebesar Rp 42.785.910.000,00 atau 99,82%. Sedangkan total pembiayaan sebesar Rp 53.788.739.653,16, realisasi sebesar Rp 54.517.372.793,16 atau 101,35%.  Pembiayaan terdiri dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 81.07.431.514,16, realisasi sebesar Rp 80.996.087.534,16 atau 99,97%. Pengeluaran pembiayaan dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 27.228.691.861,00, realisasi sebesar Rp 26.478.714.741,00 atau 97,25%. Dari perhitungan APBD tahun anggaran 2010, di ketahui SILPA berkenaan sebesar Rp 78.748.780.196,62. Yang terdiri dari kas di kas daerah sebesar Rp 75.600.704.790.11 dan kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp 3.148.075.406,51.

Advertisements

Entry filed under: Putusibau. Tags: , , , , .

Waspada HIV/AIDS Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed



%d bloggers like this: